Comments on: Pendidikan di Indonesia

By: eva

eva — Sat, 30 Jan 2010 08:40:26 +0000

bener juga y? seharusnya kita sebagai penerus bangsa harus lebih berusaha, didalam bidag pendidikan…….. semangattttttt……..

By: deresman

deresman — Fri, 20 Nov 2009 13:23:02 +0000

Tp knp walaupun ada dana bos sekolah msh memungut biaya misalnya uang bangunan dll. lg pula menurut saya setiap sekolah itu perlu & wajib ada peraturan yg tertentu.Walaupun pendidikan hrs sampai sma tp sudah ada ygmenikah di bawah umur,misalnya lulus sd sudah ada yg menikah dll. Gbu

By: hacika

hacika — Thu, 12 Nov 2009 12:46:08 +0000

ya betul juga yang di katakan sunaryo hadi indonesia banyak masalah tp saya sebagai generasi muda terus berusaha agar indonesia lebih maju..

By: ghachan

ghachan — Sun, 08 Nov 2009 15:26:41 +0000

kita pemuda sebagai generasi penerus bangsa, harus menjadi manusia yang bisa bersaing di era global ini…….. majukan pendidikan di indonesia.

By: gilz

gilz — Fri, 02 Oct 2009 01:40:26 +0000

bagaimana pun keadaanya kita harus memajukan pendidikan,

karena reharusnya indonesia menjadi negara adi daya

By: nak sekolah

nak sekolah — Wed, 02 Sep 2009 02:17:22 +0000

emang…pendidikan d indonesia bnyak yg setengah hati..mereka menjadikan sekolahan lahan untuk berbisnis…contohnya sekolah aku yg sengaja ngeliburin sekolah hanya demi kelancaran berbisnis….

By: putra revolusi

putra revolusi — Mon, 31 Aug 2009 02:19:13 +0000

Era rezim bambang sudibyo telah meluncurkan aturan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimum tetapi standar yang diluncurkan itu tidak diaplikasi dengan baik dan tidak ada yang melakukan monitoring dan supervisi sehingga tidak ada data yang dimunculkan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Rapat eselon I nya hanya membicarakan daya serap anggaran dan aset Depdiknas yang tidak pernah tuntas. Lebih banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya menunjang pendidikan dan belum mengarah kepada substansi pendidikan. Maklum aja bung beliau kan profesor akuntan sehingga bagaimana melakukan standardisasi nasional pendidikan mungkin kurang mengerti atau tak mau mengerti, makanya kalau pilih Menteri yang sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Percuma saja membuat standar tinggi persyaratan Eselon I dan II nya yang harus Doktor dan Profesor. Apa ini tidak kebablasan. Setahu penulis seorang Doktor seharusnya menjadi peneliti bukan pejabat eselon II dan I dan seorang profesor seharusnya hanya mengajar di Kampus bukan menjadi Pejabat PNS atau Pejabat tinggi. Kalau menempatkan orang sudah tidak benar bagaimana kinerjanya, masa cuma diukur daya serap anggaran. Dengan kondisi ini seharusnya Negara ini berbenah dalam penempatan SDM yang bermutu dalam menjalankan tugasnya. Nah waktu pergantian kabinet yang pendek ini tak mungkin dilakukan perubahan lagi. Satu hal lagi untuk memacu pendidikan agar lebih cepat maju perlu sharing idea dengan pakar pendidikan dan non pendidikan sehingga sangat mendesak dibentuk Dewan Pendidikan Nasional seperti Dewan Riset Nasional yang ada pada Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga tidak hanya maunya sang Mendiknas saja tetapi memperhatikan semua pandangan stakeholder. Tak mungkin laa mengandalkan Bambang Sudibyo nanti yang ada hanya tambah botak aja , hasil suka-suka dia bukan maunya pasar tenaga kerja. Nah kalau dikaitkan dengan Dunia kerja tampaknya perlu sinkronisasi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan ini tidak dikerjakan secara spesifik, hanya iklan SMK yang baunya hanya politik saja seperti gaya selebriti kasihan deh lu ! Sudah tua tahu diri ! mau cari jabatan pakai iklan segala, memang SBY tertarik dengan gaya Indonesia Bisa. Kalau kita tinjau ke dalam Departemen Pendidikan Nasional sendiri tampaknya hubungan atasan dengan bawahan seperti ada jurang pemisah yang sangat dalam sehingga tak mungkin diseberangi lagi. Kayaknya SBY kalau ingin cari pemimpin di lingkungan Depdiknas yang tahun manajemen ke Dalam dan Keluar deh ?. Tampaknya selama 5 (lima) tahun tidak ada pembinaan langsung oleh pimpinan tertinggi kepada bawahan yang ada Bak Raja dengan rakyat jelata yang harus manut apa maunya sang Raja yang berasal dari Desa di Temanggung yang terkenal dengan Perburuan Teroris itu. Nah kembali ke standar nasional pendidikan yang dikerjakan secara terkotak-kotak mana mungkin terjadi standardisasi sarana dan prasarana di seluruh tanah air kita, karena memang tidak dikerjakan secara terkontrol dan tanpa melihat pedoman yang sudah diluncurkan. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kali ini SBY tidak salah pilih lagi untuk Mendiknas lima tahun yang akan datang sehingga urutan standar SDM menurut UNDP tidak lagi pada urutan ke 107.

By: nisma

nisma — Sun, 07 Jun 2009 04:23:35 +0000

BOS udah efective banget , setelah medngarkn penjelsn dri skolah sendiri .
Dana BOS dan skola gratis berlaku hany untuk sekolah negeri (kecuali RSBI dan SBI) . Hal ini dilakukan karena sekolah RSBI maupun SBI membutuhkan banyak dana untuk fasilitas dan kebutuhan sekolah , dari pihak sekolah sendiri udah minta izin dari pemerintah setempat. Jadi kalau yg lain masuklah sekolah negeri yg gag ad tulisanny RSBI / SBI biar gratis . Skola gratis ad dimana* lega rasany . . . hhay!

By: yancrut

yancrut — Mon, 01 Jun 2009 07:53:35 +0000

yo…
seperti kita ktahui bersama bahwa kondisi pendidikan dio indonesia memang begitu rendah, tyuzzzz
kalo pendidikan di indonesia di hubungkan dengan mazhab neoliberalisme, gimana yah?????

By: pendidikanriau.com

pendidikanriau.com — Mon, 01 Jun 2009 06:12:15 +0000

Mari kita bersama dan mulai dari diri sendiri untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kalo kita mengharapkan penjabat, rasanya tidak mungkin karena mereka terlalu sibuk dengan urusan politik mereka untuk mempertahankan kursi.

Kami dari PendidikanRiau.com meminta bantuan berupa artikel dan tulisan mengenai apa saja yang penting mendukung pendidikan. Agar pelajar dan mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan.