Auditing Situs Presiden SBY

Detikinet melansir situs Presiden SBY, situs resmi Presiden Republik Indonesia saat ini. Selain itu pula dilansir juga biaya pengadaan serta perawatan bulanan. Cukup mengejutkan karena begitu terbuka dan Andi Mallarangeng siap menerima kritik kelihatannya.

Biaya pengadaan perangkat (termasuk pembuatan web, kelihatannya) Rp. 84 juta.
Biaya bulanan Rp. 28 juta untuk web server, ditambah 12 juta untuk teknisi (?) dan 12 juta untuk tim redaksi

Sepintas masih berkesan mahal. Namun setelah saya telurusi ‘isi’ htmlnya, harga tersebut masih sangat wajar. Mengapa?.

Biaya pengadaan, menurut asumsi saya : server web production, server web development (ada HTTrack Website Copier di HTML-nya serta harus melalui proses redaksi, maka dibutuhkan 1 server Development) dan mungkin beberapa perangkat tambahan. Jika benar demikian, nilai Rp. 84 juta bukan hal yang fantastis dan boleh dibilang wajar. Namun jika digabung dengan biaya pembuatan website, agak sedikit membingungkan pasti. Anyway, siapapun konsultan web di Indonesia akan dengan sukarela tidak dibayar untuk membuatkan situs bagi sang Presiden. Cukup jadi bahan portfolio perusahaan sudah sangat untung. Tapi kelihatannya tim internal mengerjakan semua ini.

Biaya bulanan pun masih cukup wajar. Sewa server Rp. 28 juta per bulan?. Pasti bandwidth Internationalnya cukup besar (di kisaran 512 kbps). Saya agak ragu apakah memang butuh sebesar ini. Cuma demi kenyamanan akses dari luar negeri, bandwidth sebesar ini merupakan hal yang mutlak.

Mungkin yang agak sedikit dipertanyakan, memang butuh 3 orang teknisi untuk mengurusi 1 server, (ehh … ok dengan ngurusin server untuk development). Asumsi saya, 3 teknisi itu termasuk diantaranya programmer. Karena situs sang Presiden toh tidak hanya isi, tapi dari sisi pengembangan aplikasi, websitenya perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Jadi cukup wajar. Biaya redaksi 12 juta per bulan juga sangat wajar. Ini situs Presiden. Setiap isinya harus melalui tim redaksi dan tentunya harus melalui approval paling tidak dari pihak jubir kepresidenan.

Karena diatas hanya asumsi, mungkin sekali saya salah merinci. Tapi kalau saya audit secara kasar, proyek ini sangat bagus dan Presiden sudah memberikan contoh kepada anak buahnya. Bukan berarti Gubernur atau Bupati harus membuat situs semacam ini. Enggak perlu lah, kecuali atas biaya sendiri.

Selamat dan sukses atas situsnya Pak SBY. Sayang kontaknya kok pake port 8000? Pake yang standard aja port 80 dong.

Tags:

14 Responses to “Auditing Situs Presiden SBY”

Pages: [2] 1 » Show All

  1. 14
    SANIYAH Says:

    Bapak presiden yang terhormat saya adalah mantan TKI Malaysia asal Medan yang dipulangkan pada 12 Februari 2011 sebelum habis kontrak disebabkan saya sakit kanker payu dara tetapi sempat dioperasi di Rumah sakit Serdang Malaysia sedikitpun saya tidak mengeluarkan biaya sampai di Indonesia.Tapi sayangnya kenapa sampai diIndonesia saya mengurus Asuransi Perobatan lanjutan sampai sekarang tidak keluar lagi alasannya karena Asuransi sudah dicabut oleh Bapak Menteri saya sangat minta tolong kepada Bapak Presiden yang terhormat tuk mengeluarkan Asuransi untuk perobatan lanjutan karena saya tidak mempunyai biaya perawatan penyakit kanker payu dara stadium 3 saya yang sangat mahal tolonglah rakyat yang lemah ini yang masih ingin hidup walaupun kian hari penyakit kanker terus mengerogoti seluruh tubuh saya.Dokter di Malaysia menyarankan pada saya untuk kemoterapi tapi darimana saya mendapat uang sebanyak itu sedang saya sebatang kara tidak mempunyai suami maupun anak.Saya sangat mengharapkan Pemerintah mau membantu perobatan saya seperti layanan Kerajaan Malaysia pada saya masa disana.

  2. 13
    suharyono Says:

    mohon pak presiden,saya perangkat desa sudah mengabdi 15 tahun ,jabatan saya kaur umum,tolong ruu desa saya mohon dimasukkan pasal yang berbunyi “perangkat desa diangkat /di isi oleh pegawai negeri sipil,yang pernah presiden buatkan untuk sekdes,tolong ya pak presiden,uang apbn cukup kok untuk gaji perangkat desa,agar perangkat desa punya kejelasan status.perangkat desa yang punya status hanya sekdes,tolong ya pak presiden…

  3. 12
    mr.x Says:

    BP. PRESIDEN yang terhormat mohon untuk lebih agresif dalam mempertahankan semua kekayaan yang di miliki INDONESIA.

    ANAK INDONESIA.

  4. 11
    (Forum Honor Komunikasi Honor Komite Sekolah) Ambran Syahrifuddin Pardede Says:

    Bpk Presiden yg kami hormati.

    Saya honor komite di sekolah negeri, gaji perbulan yg saya dapat Rp. 200.000,-
    kami sangat berharap sekali bapak bisa memperhatikan nasib kami.
    Mengenai Honor Komite, apa mungkin bisa diangkat menjdi CPNS? sementara hari semakin berjalan dan usia semakin bertambah, mungkin ijazah kami atau sebagian teman kami tidak bisa lagi digunakan untuk melamar. Mungkin beberapa waktu lagi sebagian dari kami ijazahnya akan menjadi pajangan di lemari.

    Kami berharap nasib kami berakhir pada akhir yang membahagiakan. Karena honor komite juga sama halnya dgn Honor Pusat atau Honor Daerah yang memberikan pemikiran, tenaga untuk membimbing generasi muda Indonesia kearah pencerahan.

    kami selalu mendoakan bapak agar selalu sukses membangun Indonesia yang kita cintai.

    saya atas nama Forum Komunikasi Honor Komite Sekolah Kab. Toba Samosir berharap bapak bersedia memberi penjelasan kepada kami.

    hormat kami.

    Ambran S. Pardede, S.Pd

Pages: [2] 1 » Show All

Leave a Reply